Undangan Bupati  Tidak Dihargai Kepala OPD

AROSUKA (Minangsatu) - Kecewa dengan  kehadiran kepala Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Sosialisasi Dan Koordinasi Tata Kelola Dan Implementasi E-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok, Kamis (2/2), bupati setempat H. Gusmal mengungkapkan kekesalannya dihadapan 33 orang peserta kegiatan tersebut.

Gusmal sampai "tabik rabo" dan sekaligus mengkritisi para pejabat eselon II di daerah itu, lantaran menganggap remeh undangan sosialisasi yang laangsung ditanda tangani oleh bupati solok. " Seperti sibuk benar pula  Kepala OPD di Kabupaten Solok ini. Sehingga tidak  sempat menghadiri kegiatan yang sudah diagendakan sejak lama,” berang Gusmal pada puluhan Pegawai di ruang Danau Singkarak, Kantor Bupati Solok.

Ia semakin memburansang karena melihat kebanyakan yang menghadiri undangan bupati adalah pejabat eselon IV dan bahkan staf biasa. Sementara  para eselon II yang tampak mengikuti kegiatan itu hanya berkisar 6 orang, diantaranya  Kepala Dinas Perhubungunan, Deddy Permana, Kepapa PU-PR Deni Prihatni, Kepala Dinas Kesehatan, Sri Efianti, Kabag Humas, Devi Pribadi dan beberapa lainnya.

Kejengkelan Bupati bukan tanpa alasan. Menurutnya, inti dari E-Government untuk mewujudkan simplikasi (kesederhanaan), otomatisasi dan transparansi sistem pelayanan publik. Dengan begitu, pengelolaan database dengan sistem digital yang nantinya akan melahirkan penyederhanaan alur  birokrasi dan sistem koordinasi. Sehingga, semua sistem birokrasi dapat berjalan efektif melalu Teknologi Informasi Komputer (TIK). Baik sesama aparatur Pemerintah dan masyarakat. "Perkembangan ni yang harus dipahami Kepala OPD. Kalau tidak paham, bagaimana nanti menjalankan program tersebut," terang Gusmal.

Dikatakan, keberhasilan penerapan E-Government dilingkup Pemkab Solok, tidak sepenuhnya diserahkan ke pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tetapi kepala OPD sebagai pengambil kebijakan yang harus bersinergi dan lebih aktif. " Tetapi kenyataan, justru mereka sendiri yang tidak hadir,," papar Gusmal.

Bupati menilai, ketidakhadiran para Kepala OPD ini adalah bentuk kurang pedulinya terhadap program Pemerintah Kabupaten Solok sendiri. "Kalau  ada yang melakukan kegiatan di luar, memang telah dizinkan. Ini mereka yang ada di sekitar Solok, tidak hadir pula," sebutnya.

Gusmal mengaku kecewa atas kelakuan para Kepala OPD. Kondisi ini seperti kembali pada situasi masa transisi usai Pilkada. Faktanya, kebanyakan pejabat lalai dan nyaris tidak mau tau dengan tugas masing-masing. "Saya sangat kecewa dan ini akan menjadi bahan evaluasi," tegasnya.

Terkait implementasi E-Government ini sendiri, Kabupaten Solok telah memulai beberapa penerapan sistem digital. Seperti SIPK dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa aplikasi lainnya. Kepala Dinas Inforkom Kabupaten Solok, Muliadi Marcos mengatakan, peserta sosialisasi, koordinasi tata kelola dan Implementasi E-Government Tahun 2017 ini berjumlah 33 orang.

[ Verizal Sarosa ]